Suatu sore, bulan Januari tahun ini. Sebuah pesan singkat mendarat di ponsel. “Mas, datanglah ke Tembalang. Ada mahasiswa menjadi korban plonco.” Tak jelas siapa pengirimnya karena ketika dikontak balik, ponsel tak lagi aktif. Sore itu juga saya berangkat ke Tembalang untuk meliput peristiwa perploncoan itu. Ternyata kampus sepi. Mungkin karena tengah libur semester ganjil. Beberapa gelintir mahasiswa yang dijumpai mengaku tak tahu peristiwa perloncoan itu.

Keesokan harinya informasi bisa dikuak. Seorang mahasiswa mengaku secara kebetulan menyaksikan ada mahasiswa jatuh dari lantai dua. Perploncoan itu ternyata terjadi beberapa hari sebelumnya. “Waktu itu kampus ramai, tampaknya ada kegiatan mahasiswa. Secara kebetulan saya tengah melintas. Tiba-tiba ada mahasiswa bergelantungan di atap kampus, kemudian jatuh,” ujarnya.

Korban yang jatuh dari lantai dua itu adalah mahasiswa baru yang tengah mengikuti acara “keakraban” dengan mahasiswa senior. Lazimnya acara serupa, glojokan dan perploncoan menjadi menu utama.

Dalam acara itu panitia memilih seorang mahasiswa baru untuk dikerjai. Selanjutnya bisa ditebak, mahasiswa itu kemudian menjadi bulan-bulanan. Dijadikan objek untuk ditakut-takuti, dihina, sekaligus dilecehkan harga dirinya. Sang korban berontak, berusaha membebaskan diri dari represi psikologis yang mencekam. Dalam kondisi terpojok, jalan terbaik adalah lari. Demikianlah, akhirnya mahasiswa itu lari, kemudian jatuh dari lantai dua.

Usai peristiwa itu, penderitaan korban ternyata belum usia. Alih-alih bertanggung jawab, panitia justru menimpakan kesalahan kepada korban: mengapa hanya dia sendiri yang takut dan lari (sehingga kemudian jatuh)? Padahal mahasiswa lain tidak ada yang lari?

Selanjutnya korban justru menjadi tertuduh. Memperoleh stigma sebagai mahasiswa yang tidak memiliki kematangan psikologis. Dicitrakan bahwa dialah yang lemah, bukan senior yang galak. Sungguh malang, korban kemudian menjadi kambing hitam. Tinggalah korban sendirian tanpa daya.

Sayangnya, di tengah relasi sosial yang timpang itu, birokrasi kampus tak mampu memberi pengayoman. Daripada terlibat dalam pusaran konflik, lebih aman pura-pura tidak tahu. Sikap tak acuh yang patut diprihatinkan.

Tradisi Kekerasan

Sungguh mengherankan, berabad-abad setelah renaisance menyabdakan kemuliaan akal budi, di negeri ini masih saja ada orang yang percaya bahwa kekerasan merupakan jalan untuk menempa manusia tangguh. Konon. keteguhan bisa dicipta melalui represi, seperti halnya Gatotkaca yang bertambah sakti setelah nyemplung kawah candradimuka.

Kekerasan dianggap bagian dari pendidikan: sebagai model modifikasi prilaku. Jika tujuannya benar, kekerasan sah adanya. Jika kemudian timbul korban, itu hanya ekses belaka. Yang salah bukan sistemnya, melainkan karena korban yang lemah sehingga tidak siap mengikuti langgam tradisi kelompok.

Nampaknya, filsafat “pendidikan dengan kekerasan” ini dianut juga oleh kaum intelektual. Jadi tak perlu heran jika tradisi kebengisan tak hanya dilakoni para preman. Melainkan juga oleh orang-orang yang memiliki kapasitas intelektual memadai: mahasiswa, guru, polisi, dan orang-orang terhormat lainnya.

Lantas, mengapa tradisi kekerasan juga bersemai di kampus? Penyebabnya karena para penghuni kampung intelektual itu mengalami disorientasi arah. Mestinya tradisi kampus menguatkan kultur keilmuan (bahasa kerennya: kultur akademik). Yang dibangun mestinya kultur egaliter, sikap rendah hati, serta berani menerima kebenaran.

Dalam tradisi kelimuan, setiap orang memiliki derajat yang sama. Tak ada perbedaan kasta antara yunior dan senior berdasarkan usia. Derajat kemuliaan manusia ditentukan kapasitas kelimuan dan sumbangsihnya terhadap sesama. Boleh jadi, para senior memiliki kapasitas keilmuan lebih luas karena lebih lama belajar. Namun, itu tidak memberinya hak untuk merasa paling benar sendiri.

Sayangnya, yang berkembang di kampus justru kultur birokrasi. Bukan birokrasi modern yang efektif melainkan gaya model priyayi Jawa. Sebuah kultur yang oleh para remaja diberi istilah jaim (jaga image). Para birokrat kampus itu memilih bersembunyi di balik menara gading dan asyik dengan dunianya sendiri. Larut dalam kegairahan mengelola bisnis kapitalisasi pendidikan yang kian mengurita. Model seleksi mahasiswa baru yang menafikan “benchmark” keilmuan, namun lebih mengacu “besar sumbangan”, merupakan bukti nyata pengingkaran kultur akademik itu.

Situasi itulah yang menyemaikan kultur kekerasan di kampus dalam berbagai ujudnya. Birokrasi merepresi mahasiswa dalam ujud biaya kuliah yang mencekik leher.

Demikian, peristiwa kekerasan di kampus, seperti yang menimpa,mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bukanlah fenomena baru dan tampaknya juga bukan yang terakhir. Diperlukan kejujuran pengelola kampus untuk menciptakan budaya akademik, bukan menjadikan kampus sebagai “pasar pendidikan”. Panji Satrio.