Bahan Liputan Masakan

Kupat Tahu

Kupat Glabed

Tengkleng

Nasi Liwet

Nasi Pindang

Lentog

Tahu Gimbal

Taoto

Lontong Tuyuhan

Tahu Gecot

Mie Ongklok

Nasi Gandul

Nasi Bakar

Nasi Lengko

Pecel MAdiun

Keesokan harinya informasi bisa dikuak. Seorang mahasiswa mengaku secara kebetulan menyaksikan ada mahasiswa jatuh dari lantai dua. Perploncoan itu ternyata terjadi beberapa hari sebelumnya. “Waktu itu kampus ramai, tampaknya ada kegiatan mahasiswa. Secara kebetulan saya tengah melintas. Tiba-tiba ada mahasiswa bergelantungan di atap kampus, kemudian jatuh,” ujarnya.

Korban yang jatuh dari lantai dua itu adalah mahasiswa baru yang tengah mengikuti acara “keakraban” dengan mahasiswa senior. Lazimnya acara serupa, glojokan dan perploncoan menjadi menu utama.

Dalam acara itu panitia memilih seorang mahasiswa baru untuk dikerjai. Selanjutnya bisa ditebak, mahasiswa itu kemudian menjadi bulan-bulanan. Dijadikan objek untuk ditakut-takuti, dihina, sekaligus dilecehkan harga dirinya. Sang korban berontak, berusaha membebaskan diri dari represi psikologis yang mencekam. Dalam kondisi terpojok, jalan terbaik adalah lari. Demikianlah, akhirnya mahasiswa itu lari, kemudian jatuh dari lantai dua.

Usai peristiwa itu, penderitaan korban ternyata belum usia. Alih-alih bertanggung jawab, panitia justru menimpakan kesalahan kepada korban: mengapa hanya dia sendiri yang takut dan lari (sehingga kemudian jatuh)? Padahal mahasiswa lain tidak ada yang lari?

Selanjutnya korban justru menjadi tertuduh. Memperoleh stigma sebagai mahasiswa yang tidak memiliki kematangan psikologis. Dicitrakan bahwa dialah yang lemah, bukan senior yang galak. Sungguh malang, korban kemudian menjadi kambing hitam. Tinggalah korban sendirian tanpa daya.

Sayangnya, di tengah relasi sosial yang timpang itu, birokrasi kampus tak mampu memberi pengayoman. Daripada terlibat dalam pusaran konflik, lebih aman pura-pura tidak tahu. Sikap tak acuh yang patut diprihatinkan.

Tradisi Kekerasan

Sungguh mengherankan, berabad-abad setelah renaisance menyabdakan kemuliaan akal budi, di negeri ini masih saja ada orang yang percaya bahwa kekerasan merupakan jalan untuk menempa manusia tangguh. Konon. keteguhan bisa dicipta melalui represi, seperti halnya Gatotkaca yang bertambah sakti setelah nyemplung kawah candradimuka.

Kekerasan dianggap bagian dari pendidikan: sebagai model modifikasi prilaku. Jika tujuannya benar, kekerasan sah adanya. Jika kemudian timbul korban, itu hanya ekses belaka. Yang salah bukan sistemnya, melainkan karena korban yang lemah sehingga tidak siap mengikuti langgam tradisi kelompok.

Nampaknya, filsafat “pendidikan dengan kekerasan” ini dianut juga oleh kaum intelektual. Jadi tak perlu heran jika tradisi kebengisan tak hanya dilakoni para preman. Melainkan juga oleh orang-orang yang memiliki kapasitas intelektual memadai: mahasiswa, guru, polisi, dan orang-orang terhormat lainnya.

Lantas, mengapa tradisi kekerasan juga bersemai di kampus? Penyebabnya karena para penghuni kampung intelektual itu mengalami disorientasi arah. Mestinya tradisi kampus menguatkan kultur keilmuan (bahasa kerennya: kultur akademik). Yang dibangun mestinya kultur egaliter, sikap rendah hati, serta berani menerima kebenaran.

Dalam tradisi kelimuan, setiap orang memiliki derajat yang sama. Tak ada perbedaan kasta antara yunior dan senior berdasarkan usia. Derajat kemuliaan manusia ditentukan kapasitas kelimuan dan sumbangsihnya terhadap sesama. Boleh jadi, para senior memiliki kapasitas keilmuan lebih luas karena lebih lama belajar. Namun, itu tidak memberinya hak untuk merasa paling benar sendiri.

Sayangnya, yang berkembang di kampus justru kultur birokrasi. Bukan birokrasi modern yang efektif melainkan gaya model priyayi Jawa. Sebuah kultur yang oleh para remaja diberi istilah jaim (jaga image). Para birokrat kampus itu memilih bersembunyi di balik menara gading dan asyik dengan dunianya sendiri. Larut dalam kegairahan mengelola bisnis kapitalisasi pendidikan yang kian mengurita. Model seleksi mahasiswa baru yang menafikan “benchmark” keilmuan, namun lebih mengacu “besar sumbangan”, merupakan bukti nyata pengingkaran kultur akademik itu.

Situasi itulah yang menyemaikan kultur kekerasan di kampus dalam berbagai ujudnya. Birokrasi merepresi mahasiswa dalam ujud biaya kuliah yang mencekik leher.

Demikian, peristiwa kekerasan di kampus, seperti yang menimpa,mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bukanlah fenomena baru dan tampaknya juga bukan yang terakhir. Diperlukan kejujuran pengelola kampus untuk menciptakan budaya akademik, bukan menjadikan kampus sebagai “pasar pendidikan”. Panji Satrio.

Tawuran pelajar saat ini sudah menjadi momok bagi masyarakat. Prilaku tawuran pelajar bukan hanya mengakibatkan kerugian harta benda atau korban cedera tapi sudah merenggut ratusan nyawa melayang sia-sia selama sepuluh tahun terakhir.

Beberapa tahun lalu beberapa siswa dari sebuah sekolah swasta ditangkap polisi karena membacok siswa SMK 5 Semarang. Mereka terancam dikeluarkan dari sekolah dan dihukum penjara. Wali Kota Sukawi Sutarip mendukung bila sekolah mengeluarkan siswa yang terlibat tawuran. Bahkan ia mengatakan, semua sekolah di Semarang tidak boleh menerima siswa itu lagi. Akankah tindakan represif semacam itu akan menyelesaikan masalah?

Maraknya tawuran pelajar dipicu oleh banyak faktor. Pada tingkat mikro, rendahnya kualitas pribadi dan sosial siswa mendorong mereka berprilaku yang tidak pronorma. Pada tingkat messo, buruknya kualitas dan manajemen pendidikan mendorong rasa frustasi anak yang dilampiaskan pada tindakan negatif, termasuk tawuran. Di tingkat makro, persoalan pengangguran, kemiskinan, dan kesulitan hidup memberi sumbangan tinggi bagi terbentuknya masyarakat (termasuk siswa) yang merasa kehilangan harapan untuk hidup layak. Pembahasan pada artikel ini dibatasi pada bidang pendidikan.

Beragam “prestasi buruk” selama ini menghadapkan pendidikan pada pertanyaan mendasar tetapi sangat fundamental: sejauhmana efektivitas pendidikan bagi peningkatan kualitas siswa. Pertanyaan mendasar tersebut layak dikedepankan mengingat sumbangsih pendidikan bagi masyarakat belum terlihat secara kasat mata. Padahal “investasi” yang diserap dunia pendidikan sangat besar. Pendidikan belum berhasil menjadi solusi bagi kesejahteraan hidup manusia, tetapi sebaliknya: menciptakan masalah bagi masyarakat.

Salah satu masalah yang dihadapi pendidikan adalah kurikulum yang dianggap terlalu berat dan membebani siswa. Kuatnya campur tangan pemerintah dalam dunia pendidikan ditengarai pada dominannya pemerintah dalam penyusunan kurikulum. Di samping itu, banyak pihak yang ingin memasukan “kepentingannya” dalam kurikulum pendidikan. Departemen Koperasi ingin ada pelajaran tentang koperasi, pengusaha industri ingin ada pelajaran teknis kerja, serikat buruh ingin ada pelajaran tentang buruh. Akibatnya batok kepala siswa menjadi “keranjang sampah” bagi beragam kepentingan.

Banyaknya bidang kajian menjadikan substansi pengetahuan menjadi sedikit, tetapi terlalu montok. Akhirnya kita lupa, bahwa apa yang dipelajari siswa “tidak bermanfaat”. Sudah sumpeg, metode pembelajarannya pun represif. Modus pembelajaran yang monolog oleh guru terasa benar miskin makna. Yang dimaksud cerdas oleh guru adalah besarnya daya ingat siswa terhadap segudang informasi, seperti halnya ketangkasan cerdas cermat.

Pendidikan juga terlalu science minded. Ada siswa SMU yang setiap minggunya harus belajar matematika 10 jam dan fisika masing-masing 10 jam pelajaran. Seolah-olah matematika dan fisika merupakan satu-satunya jawaban dari persoalan hidup manusia. Jarang sekali ada sekolah yang mengembangkan pembelajaran sesuai potensi, minat, dan bakat siswa seperti olah raga atau musik, misalnya.

Akibat kurikulum yang terlalu berat menjadikan sekolah sebagai “stressor baru” sebagai siswa. Disebut “baru” karena siswa sebenarnya sudah sangat tertekan akibat berbagai persoalan keluarga dan masyarakat (termasuk pengangguran dan kemiskinan). Akibatnya, siswa ke sekolah tidak enjoy tetapi malah stress. Siswa tidak menganggap sekolah sebagai aktivitas yang menyenangkan tetapi sebaliknya: membebani atau bahkan menakutkan. Akibatnya, siswa lebih senang keluyuran dan kongkow-kongkow di jalan-jalan daripada mengikuti pelajaran di sekolah. Ada joke yang akrab di masyarakat, sekolah sudah menjadi “pembunuh nomor satu” di atas penyakit jantung.

Siswa bukan hanya terbunuh secara fisik karena tawuran, tetapi juga terbunuh bakat dan potensinya. Banyak talenta siswa yang semestinya bisa dikembangkan dalam bidang olahraga, seni, bahasa, atau jurnalistik, hilang sia-sia akibat “mabuk” belajar fisika dan matematika.

Seorang kawan secara berkelakar mengatakan lebih enak bekerja daripada sekolah. Orang bekerja mulai pukul 9 sampai 4 sore (7 jam), selama 5 hari perminggu. Sedangkan siswa masuk sekolah pukul 7 sampai 13.30 (6,5 jam), hampir sama dengan orang bekerja. Tetapi ingat malam hari siswa harus belajar atau mengerjakan pekerjaan rumah, serta masuk 6 hari perminggu.

Bagaimana mengatasi kurikulum dianggap overload ini? Karena sudah “terlanjur”, pendidikan harus berani meredefinisi semua programnya. Tetapi, sanggupkah para penentu kebijakan melakukan perombakan? Itulah masalahnya. Banyak pengelola pendidikan bermental “priyayi”. Mereka lebih memikirkan kenaikan pangkatnya daripada peningkatan kualitas pendidikan. Budaya “cari muka” dan “minta petunjuk” membuat mereka tidak berani melakukan perubahan. Sebab, mereka tidak mau mempertaruhkan kenaikan pangkatnya. Lebih baik “adem ayem” kenaikan pangkat lancar daripada “kritis” tetapi terancam.

Sekolah yang Menyenangkan

Saat ini mulai berkembang paradigma baru tentang “pendidikan yang menyenangkan”, seperti model quantum learning. Dalam quantum learning pelajaran sekolah tidak menjadi beban bagi siswa. Pendidikan disesuaikan dengan ranah berpikir siswa. Jadi bukannya siswa yang “dipaksa” mengikuti pelajaran sesuai kemauan guru, termasuk dalam hal penilaian benar-salah. Guru yang harus “masuk” ke dalam ranah berpikir siswa, menyelami apa pemikiran, kehendak, dan jiwa siswa. Dalam quantum learning, guru tidak bisa dengan otoriter memaksakan pendapatnya paling benar. Tetapi siswa dilibatkan untuk mengkaji kebenaran nilai-nilai itu dan perbedaan pendapat tidak dilarang. Selama ini kan tidak. Aturan yang dibuat sekolah bernilai mutlak. Siswa tidak punya kewajiban lain selain patuh. Kalau tidak patuh maka dianggap “melanggar peraturan” sehingga wajib diberi sanksi. Tidak ada hak bagi siswa untuk mengemukakan pendapat bahwa setiap aturan mesti tergantung pada konteksnya, termasuk konteks pemikiran siswa. Akibatnya, siswa patuh karena “pura-pura”.

Selain quantum learning, dipelopori David Golemen, para pemerhati pendidikan di Barat mulai menyadari bahwa kecerdasan emosional (EQ) tidak kalah penting dibanding kecerdasan intelektual (IQ). Bahkan menurut penelitian David Goleman, siswa yang memiliki kecerdasan emosional tinggi, setelah dewasa justru lebih banyak yang “berhasil” dibanding siswa yang memiliki IQ tinggi. Paradigma baru ini hendaknya juga mulai diadopsi di Indonesia.

Kecerdasan emosional siswa meliputi kemampuan mengembangkan potensi diri dan melakukan hubungan sosial dengan manusia lain. Beberapa tolok ukurnya adalah: memiliki pengendalian diri, bisa menjalin relasi, memiliki sifat kepemimpinan, bisa melobi, dan bisa mempengaruhi manusia lain.

Siswa yang kecerdasan emosionalnya tinggi memiliki “beragam alternatif bahasa” untuk berkomunikasi dan bernegosiasi dengan manusia lain, termasuk dengan seseorang yang “dianggap musuh”. Sebaliknya, siswa yang kecerdasan emosionalnya rendah hanya memiliki satu bahasa: takut atau justru sebaliknya, tawur. Mereka juga tidak bisa “membedakan” musuh. Tolok ukur seseorang dianggap “kawan” atau “musuh” adalah seragamnya. Siapapun dia, asalnya darimana, kalau memakai seragam sekolah “lawan” harus dimusuhi.

Seragam sekolah menjadi sumber masalah. Meski tujuannya baik yakni untuk melatih kedisplinan, tetapi juga membawa dampak negatif. Seragam sekolah menumbuhkan identitas kelompok yang memicu tawuran. Lagipula, penyeragaman seragam sekolah juga tidak bermanfaat. Malahan, rok siswi yang kadang terlalu mini juga mengundang masalah sendiri bagi siswa laki-laki.Sebaiknya siswa tidak diwajibkan mengenakan seragam.

Itulah beberapa tawaran untuk mengurangi tawuran pelajar. Kalau usaha tersebut telah diikhtiarkan tetapi tawuran pelajar makin menggejala, artinya kita perlu berikhtiar lebih keras lagi. Justru itulah makna hakikat pendidikan: terus berusaha dan tak kenal menyerah. Panji Satrio

Bukan, Davy bukanlah Imam Mahdi atau Yesus Kristus. Dia hanyalah manusia biasa, namun karena ketulusannya sebagai guru berhasil mencetak muridnya menjadi ilmuwan besar. Sekadar mengingatkan, Davy atau lengkapnya Sir Humpry Davy adalah ilmuwan Inggris abad 18.

Rekam jejak karya Davy memang tak secemerlang Michael Faraday, penemu tautan medan magnet dengan listrik. Sebuah temuan penting yang mengantar manusia ke abad cahaya gemerlap. Tapi, Davy-lah sang guru yang menemukan mutiara tersembunyi di balik tampang lugu tukang cuci botolnya. Ya, sebelum menjadi ilmuwan, Faraday hanyalah anak tukang besi miskin yang menjadi jongos di laboratorium Davy.

Bukan sembarang jongos, tapi jongos nglunjak yang berani-beraninya mengintip majikannya melakukan eksperimen. Sang majikan pun tak keberatan diintip. Bahkan setelah melihat spirit belajarnya yang menggelora, Davy memberi kesempatan farady untuk ngenger. Hasilnya sungguh sepadan, Faraday menjadi ilmuwan yang lebih mahsyur dari gurunya.

Dari Davy kita bisa belajar arti ketulusan seorang guru yang ikhlas mengajar murid dengan mengabaikan latar belakang ekonomi dan status sosial. Sedangkan dari Faraday kita mencerap spirit belajar dan daya juang.

Pungutan Kreatif

Seperti biasa, menjelang tahun ajaran baru masyarakat mengeluhkan biaya pendidikan yang mahal. Ini memang cerita lama yang berulang saban tahun.

Pendidikan telah menjadi komoditi industri. Sebagai sebuah produk, harga pendidikan ditentukan hukum pasar: suply and demand. Semakin laris semakin mahal pula harganya.

Persepsi industrialisasi pendidikan semakin banyak dianut para pengelola institusi pendidikan, termasuk perguruan tinggi dan sekolah negeri. Cirinya adalah persepsi tidak ada batas keuntungan maksimal. Tidak ada patokan yang jelas berapa sebenarnya ongkos produksi. Sepanjang masih ada konsumen yang mampu membayar (demand lebih tinggi dari suply), maka harga masih terus bisa dinaikkan.

Dengan demikian, besaran biaya pendidikan semakin tahun cenderung semakin mahal. Kaum miskin sebagai mayoritas kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas karena “kebijakan harga” berada di luar kemampuan.

Pengelola institusi pendidikan telah menikmati kesejahteraan yang jauh di atas rata-rata. Jika punya waktu, cobalah nyanggong di parkiran dosen PTN. Tak sulit menemukan deretan mobil dengan harga di atas tiga ratusan juta rupiah. Ini lumrah sebenarnya, mengingat para profesor dan doktor tersebut memang segolongan manusia cerdas. Karenanya sangat layak diganjar kesejahteraan setimpal. Namun, sebagai golongan manusia yang telah mencapai maqom ilmuwan, limpahan kesejahteraan tersebut mestinya semakin menumbuhkan idealisme melayani masyarakat.

Apalagi pencapaian yang mereka raih itu, baik sebagai institusi maupun perorangan, tak lepas dari sokongan dana pemerintah, yang hasil pajak rakyat juga. Untuk jenjang menengah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hibah, dan insentif, di luar gaji dan biaya operasional bagi sekolah negeri.

Sedangkan perguruan tinggi ada program hibah (baik bagi institusi maupun perorangan), beasiswa, serta berbagai oportunity cost sebagai penyandang status sebagai institusi pendidikan.

Sayangnya, tampaknya itu belum cukup. Institusi pendidikan, terutama negeri, belum menunjukkan keberpihakkan nyata kepada kaum miskin. Jargon “subsidi silang” dan semacamnya masih menjadi retorika semata.

Kentara sekali betapa bernapsunya mereka menjadikan peserta didik sebagai objek pungutan. Pengelola semakin kreatif mencari celah, pungutan apalagi yang bisa dibebankan kepada orang tua. Ada yang namanya sumbangan pengembangan institusi (SPI), laboratorium, sumbangan orang tua, dan pengembangan akademik. Belum lagi piknik, legalisir, hingga pungutan-pungutan yang “aneh namanya”. Saat mengantar keponakan masuk sebuah PTN tahun lalu, saya menemukan item “biaya akademik” dalam surat edaran fakultas. Sungguh, saya tidak paham apa yang dimaksud dari “biaya akademik” mengingat sudah ada item SPI, SPP, RPKP, Sumbangan Orangtua Murid, ditambah “sumbangan kecil-kecil” lainnya.

Dalam kondisi ini, para guru dan dosen agaknya perlu menimba spirit ketulusan dari Davy agar (semakin) ikhlas berjuang mencerdaskan bangsa. Kita juga berharap ruh Faraday menitis ke dalam jiwa (maha)siswa agar memiliki semangat ngenger dalam menimba ilmu.

Undang arwah mereka agar merasuki atmosfir kampus. Tetapi hati-hati, jangan sampai yang datang justru arwah-arwah gentayangan, sehingga membuat siswa kesurupan demit, sementara guru dan dosen semakin keranjingan duit. Panji Satrio